Kebebasan Ekonomik

Kebebasan ekonomik adalah tiang pertama
dalam struktur pasaar Islami, yang didasarkan atas
ajaran-ajaran fundamental Islam, diantaranya prinsip tanggung
jawab dan kebebasan.
PenjelasanKebebasan ekonomik adalah tiang pertama dalam
struktur pasar Islami. Kebebasan ini didasarkan atas
ajaran-ajaran fundamental Islam, sebagaimana tertuang berikut ini.

1. Tanggung Jawab dan Kebebasan

Prinsip tanggung jawab individu begitu mendasar dalam
ajaran-ajaran Islam sehingga ia ditekankan dalam banyak ayat
Al-Qur’an dan dalam banyak Hadits Nabi. Prinsip tanggung
jawab individu ini disebut dalam banyak konteks dan
peristiwa dalam sumber-sumber Islam.
Setiap orang akan diadili sendiri-sendiri di Hari Kiamat
kelak, dan bahkan ini pun akan dialami oleh para nabi dan
keluarga-keluarga yang paling mereka cintai sekalipun.
Tidak ada satu cara pun bagi seseorang untuk melenyapkan
perbuatan-perbuatan jahatnya kecuali dengan memohon
ampunan Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik
(amal salih).
Sama sekali tidak ada konsep Dosa Warisan, (dan karena
itu) tidak ada seorang pun bertanggung jawab atas
kesalahan-kesalahan orang lain, dan tidak pembaptisan dan
juga tidak ada bangsa pilihan (Tuhan).
Setiap individu mempunyai hubungan langsung dengan Allah.
Tidak ada perantara sama sekali. Nabi SAW sendiri hanyalah
seorang utusan (Rasul) atau kendaraan untuk melewatkan
petunjuk Allah yang diwahyukan untuk kepentingan umat
manusia. Ampunan harus diminta secara langsung dari
Allah.Tidak ada seorang pun memiliki otoritas sekecil apa
pun untuk memberikan keputusannya atas nama-Nya. Justru
bertentangan dengan semangat ajaran Islam bila (orang)
mengemukakan “pengakuan dosa” kepada seseorang penjabat
agama.
Setiap individu mempunyai hak penuh untuk berkonsultasi
dengan sumber-sumber Islam (Al-Qur’an dan Sunnah) untuk
kepentingannya sendiri. Dia harus menggunakan hak ini,
karena ia merupakan landasan untuk melaksanakan tanggung
jawabnya kepada Allah. Belajar adalah proses rasional, dan
ia tidak dapat diperoleh melalui praktek- praktek
spiritual atau meditasi. Mengajarkan agama adalah prosedur
ilmiah yang tidak berisi harapan agar dia (si pengajar)
mendapatkan hak istimewa atau kekuasaan terhadap orang
yang diajarnya.
Islam telah sempurna dengan berakhirnya wahyu yang
disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW hingga saat wafatnya.
Tidak ada seorang pun dibenarkan menambah, mengurangi atau
mengubahnya, walau hanya satu pernyataan saja. Setiap
pemahaman deduktif dari, penafsiran atau penerapan suatu
teks Al-Qur’an atau Sunnah hanyalah sekedar pemahaman
perorangan yang boleh jadi berbeda-beda, dan tidak ada
seorang pun diantara mereka berhak memaksakan berlakunya
pemahamannya itu kepada orang lain.
Tanggung jawab Muslim yang sempurna ini tentu saja
didasarkan atas cakupan kebebasan yang luas, yang dimulai
dari kebebasan untuk memilih keyakinan dan berakhir dengan
keputusan yang paling tegas yang perlu diambilnya. Karena
kebebasan itu merupakan kembaran dari tanggung jawab, maka
bila yang disebut belakangan itu semakin ditekankan berarti
pada saat yang sama yang disebut pertama pun mesti
mendapatkan tekanan lebih besar.

2. Sejarah Kebebasan Ekonomi di Kalangan Umat Muslim

Sepanjang sejarah umat Muslim, kebebasan ekonomi sudah
dijamin dengan berbagai tradisi masyarakat dan dengan sistem
hukumnya. Nabi SAW tidak bersedia menetapkan harga-harga
walaupun pada saat harga-harga itu membumbung tinggi.
Ketidaksediaannya itu didasarkan atas prinsip tawar-menawar
secara sukarela dalam perdagangan yang tidak memungkinkan
pemaksaan cara-cara tertentu agar penjual menjual
barang-barang mereka dengan harga lebih rendah daripada
harga pasar selama perubahan-perubahan harga itu disebabkan
oleh faktor-faktor nyata dalam permintaan dan penawaran yang
tidak dibarengi dengan dorongan-dorongan monopolik maupun
monopsonik. Lebih dari itu, Nabi SAW berusaha
sungguh-sungguh untuk memperkecil kesenjangan informasi di
pasar ketika beliau menolak gagasan untuk menerima para
produsen pertanian sebelum mereka sampai di pasar dan
mengetahui benar apa yang ada di sana. Beliau sangat tegas
dalam mengatasi masalah penipuan dan monopoli (dalam
perdagangan), sehingga beliau menyamakan kedua dengan
dosa-dosa paling besar dan kekafiran.
Setelah Nabi SAW dan selama berabad-abad dalam sejarah
Islam, umat Muslim mempertahankan prinsip kebebasan yang
senantiasa dilaksanakan ini. Konsep pengendalian perilaku
moral di pasar itu dilaksanakan oleh Nabi sendiri. Selama
beberapa abad pertama Hijriyyah, sejumlah pakar menulis
buku-buku tentang peranan dan kewajiban-kewajiban pengendali
pasar, atau al-Muhtasib itu. Tema yang terkandung dalam
semua tulisan ini adalah pelestarian kebebasan di pasar dan
penghapusan unsur-unsur monopolistik. Prinsip kebebasan
tersebut dipertahankan oleh banyak qâdî (hakim) Muslim yang
bahkan sampai mengancam sistem hukum itu sendiri dengan
mencabut hak untuk ikut campur dalam kasus monopoli. Hal ini
benar-benar telah mendorong Ibnu Taimiyyah menulis bukunya,
Al-Hisbah fi al-lslâm, untuk menunjukkan bahwa kebebasan
ekonomik individual harus dibatasi dalam hal-hal serupa itu,
bahkan termasuk pembatasan-pembatasan itu adalah penentuan
harga barang-barang dan jasa.
Dengan latar belakang ini, dalam rangka mengemukakan
definisi kebebasan ekonomi yang dimaksudnya, Ibnu Taimiyyah
secara meyakinkan dapat memberikan pernyataan tegas bahwa
individu-individu sepenuhnya berhak menyimpan harta milik
mereka, dan tidak ada seorang pun berhak mengambil semua
atau sebagian daripadanya tanpa persetujuan mereka secara
bebas, kecuali dalam hal-hal tertentu di mana mereka
diwajibkan melepaskan hak-hak tersebut.
Maulânâ Abul A’lâ Maudûdî menyatakan bahwa dalam pandangan
Islam, individulah yang penting dan bukan komunitas,
masyarakat atau bangsa. Dia berpendapat bahwa individu tidak
dimaksudkan untuk melayani masyarakat, melainkan
masyarakatlah yang benar-benar harus melayani individu.
Tidak ada satu komunitas atau bangsa pun bertanggung jawab
di depan Allah sebagai kelompok; setiap anggota masyarakat
bertanggung jawab di depan-Nya secara individual. Alasan
yang bebas dan tertinggi dari adanya sistem sosial adalah
kesejahteraan dan kebahagiaan individu, bukan kesejahteraan
dan kebahagiaan masyarakat. Dari sinilah ukuran yang benar
dari suatu sistem sosial yang baik adalah batas yang
membantu para anggota masyarakat untuk mengembangkan
kepribadian mereka dan meningkatkan kemampuan personal mereka.
Berdasarkan hal itulah Islam tidak menyetujui ada organisasi
sosial dan rencana kesejahteraan sosial apa pun bila ia
menekan individu-individu dan mengikat mereka begitu kuat
dengan otoritas sosial, sehingga kepribadian mereka yang
bebas akan hilang dan sebagian besar diantara mereka menjadi
sekedar mesin atau alat yang berada di tangan orang-orang
lain yang berjumlah kecil.
Dalam bukunya, The Economic Enterprise in Islam, M.N.
Siddîqî menyatakan bahwa Islam memberikan kepercayaan sangat
besar kepada mekanisme pasar. Beberapa implikasi dari
doktrin kebebasan ekonomi dalam Islam tersebut, dalam
kaitannya dengan pasar, dapat dibaca dalam pikiran-pikiran
Ibnu Taimiyyah sebagai berikut:
orang-orang bebas masuk dan meninggalkan pasar.
Tingkat informasi yang cukup mengenai kekuatan-kekuatan
pasar dan barang-barang dagangan (komoditas) adalah perlu.
Ibnu Taimiyyah meneliti beberapa kontrak (perjanjian) di
mana salah satu pihak yang terlibat tidak bertindak sesuai
dengan persyaratan ini, sementara dia memberikan kepada
pihak lainnya kesempatan untuk meninjau kembali kontrak
itu. Dia juga menganggapnya sebagai tanggung jawab
pemerintah (al-Muhtasib) untuk memperbaiki situasi tersebut.
Unsur-unsur monopolistik harus dilenyapkan dari pasar.
Ibnu Taimiyyah tidak membolehkan berbagai koalisi
profesional, baik yang terdiri dari kelompok-kelompok
penjual maupun pembeli. Dia membolehkan al-Muhtasib untuk
ikut campur tangan dan menentukan harga barang-barang
sejenis kapan saja unsur-unsur monopolistik menampilkan diri di pasar.
Dalam batas kebebasan ini, dia mengakui berbagai
peningkatan permintaan dan penawaran yang disebabkan oleh
harga-harga tersebut. Dia menyetujui penaikan harga-harga
yang disebabkan olehnya, karena “memaksa orang untuk
menjual barang dengan harga yang ditentukan sama dengan
pemaksaan tanpa hak,” dan meskipun si penjual seharusnya
tidak dipaksa untuk kehilangan laba tetapi pada saat yang
sama dia seharusnya tidak diperbolehkan merugikan orang lain.
Setiap penyimpangan dari pelaksanaan kebebasan ekonomi
yang jujur, seperti sumpah palsu, penimbangan yang tidak
tepat, dan niat buruk dikecam oleh para penulis Muslim,
demikian juga memproduksi dan memperdagangkan
barang-barang dagangan (komoditas) yang tercela karena
tidak baik dari alasan-alasan kesehatan ataupun moral
sesuai dengan norma-norma Qur’ânî, seperti minuman-minuman
beralkohol, minuman-minuman keras, pelacuran dan perjudian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s